Perempuan Pembela HAM Orang Papua

Keterangan Foto: Ecoline Situmorang atau Kak Coco, Ketua Komite Eksekutif IHCS bersama Dhona El Furqon, petugas kantor IHCS dalam aksi solidaritas untuk korban pelanggaran HAM Abepura, di mana Kak Coco sebagai satu-satunya pengacara para korban (mahasiswa dan keluarganya).

Abepura adalah salah satu nama daerah di kota Jayapura provinsi Papua, yang menjadi saksi kasus pelanggaran ham berat di tahun 2000 yang dilakukan paramiliter kepolisian Indonesia (Brimob/Brigade Mobil), dan di tahun 2006 kota tersebut kembali menjadi saksi tentang kekerasan (Bentrokan 16 Maret Universitas Cenderewasih), kembali kak Coco menjadi satu-satunya perempuan pengacaranya para mahasiswa yang ditangkap polisi.

Kak Coco juga satu-satunya pengacara perempuan para tersangka penembakan Mile 62 Freeport yang menewaskan warga Amerika dan Indonesia pada tahun 2007. Para tersangka, yaitu Antonius Wamang dan kawan-kawan ditangkap dengan dijebak oleh FBI (Federal Beurau of Investigasi) Amerika yang lalu diserahkan ke kepolisian Indonesia pada tahun 2006.

Satu lagi kasus Orang Papua yang ditangani Kak Coco adalah para pelaku pengrusakan kantor Freeport di Jakarta pada tahun 2006

Tentang Awal Mulanya Sebuah Awalan

Bermula dari persekawanan diskusi di seputar isu reforma agraria dan right to food, security sector reform, industrial policy, perburuhan, dan right to work serta konflik dengan kekerasan bersenjata dan resolusi konflik. Juga persekawanan dalam jejaring advokasi di bidang konflik agraria dan konflik perburuhan, advokasi kebijakan khususnya di bidang judicial reform, dan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM serta aksi kemanusian dalam penanganan bencana.

Refleksi dan evaluasi atas kerja-kerja tersebut di atas adalah diperlukannya upaya konsentrasi kerja-kerja intelektual (studi) guna memantapkan pemajuan pemikiran dan implementasi demokrasi, HAM, dan pengorganisasian masyarakat (partisipasi publik dan mengubah posisi korban menjadi survivor), karena keadilan sosial hanya bisa diwujudkan jika demokrasi berjalan, pemenuhan hak asasi manusia dan kuatnya posisi masyarakat sipil di mata masyarakat politik dan negara.

Refleksi dan evaluasi juga mensyaratkan konsolidasi advokat (pengacara) dalam pembelaan korban dan legal reform. Untuk itulah menjadi penting adanya lembaga yang mampu melakukan riset dan kampanye keadilan sosial dan praktek pembelaan hukumnya. Inilah maksud didirikannya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice(Komite Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Keadilan Sosial) , atau disebut Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosial oleh lawyer human rights defender bersama elemen-elemen rakyat pekerja.

Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial.

Organisasi ini berfungsi: 1). Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non-litigasi; 2). Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi manusia; 3). Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia; 4). Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata

Organisasi ini berbentuk perkumpulan dengan Kegiatan yang meliputi :
(1) Melakukan pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia melalui: Bantuan hukum; Pelaporan; Investigasi; Pemantauan; Pendokumentasian; Kampanye; Pendidikan; Kerjasama dan Jaringan; Aksi hukum dan aksi massa;
(2) Mempersiapkan inisiatif-inisiatif melalui: Studi HAM untuk Pemajuan Hak-hak Ekonomi, sosial dan budaya; Studi Kebijakan untuk Perlindungan Hak-hak Ekosob; Studi Transformasi Sosial dengan Pendekatan HAM;
(3) Menjalankan peranan intelektual menginisiasi kesadaran Ekonomi-Politik, Sejarah dan Budaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak-haknya (Membangun Massa Aksi) dan Transformasi Sosial (konsolidasi demokrasi, resolusi konflik, pembaruan, pembebasan dan lain-lain) dengan Pendekatan HAM;

Struktur Organisasi ini terdiri dari Sidang Pleno, Komite Pimpinan Kolektif (Komite Pertimbangan Organisasi dan Komite Eksekutif), Kantor Perwakilan, dan Anggota.

Bidang-bidang dalam Kantor Komite Eksekutif IHCS terdiri dari : 1. Kesekretariatan; 2. Progam; 3. Institute for Social Justice; 4. Lawyer Committe for Human Rights