Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

tag:blogger.com,1999:blog-27034603621297651152011-04-21T20:22:33.620-07:00Indonesian Human Rights Committee for Social JusticeIndonesian Way for Global JusticeKantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.comBlogger121100tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-8362371991560907882008-09-25T06:20:00.000-07:002008-09-25T06:25:02.721-07:00Warga Timika Gagal Temui Direksi Freeport

16 September 2008 04:23:30 JAKARTA - Eksistensi PT Freeport Indonesia (FI) di Timika yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun tetap dipermasalahkan penduduk sekitarnya.

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-15937516444951618572008-09-20T11:43:00.000-07:002008-09-20T11:58:06.447-07:00Foto-foto konferensi Internasional HAP

sds

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-65425121273632093882008-05-21T01:45:00.000-07:002008-05-21T01:46:31.427-07:00MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil UU Penanaman Modal

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keputusan majelis hakim konstitusi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang putusan pengujian UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (25/3). Pengajuan

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-26269661199622560902008-05-04T21:08:00.000-07:002008-05-04T21:10:06.535-07:00Rawan Pangan Nasional Belum Teratasi

Tuesday, 12 February 2008 Jakarta,(APIndonesia.Com). Terhitung sejak empat tahun terakhir, situasi rawan pangan nasional tak kunjung bisa teratasi sampai sekarang. Bahkan, angka perempuan dan balita penderita gizi buruk dan busung lapar yang berujung pada kematian semakin meningkat jumlahnya. Demikian ungkapan Gunawan, Direktur Progam Indonesian Human Rights Committee for

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-19206951575589653292008-05-04T21:00:00.000-07:002008-05-04T21:02:38.951-07:00PHK sepihak PT. Indo Semar Sakti

Jakarta 22 Feb 2008, Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh terus berguulir dengan tidak memperhatikan hak-hak para pekerja. Kali ini Pemutusan Hubungan Kerja terjadi di PT. Indo Semar Sakti dengan mem-PHK Riana, dkk (4 Orang) yang telah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 12 tahun.Kejadian tersebut berawal pada tanggal 6 Desember 2007, dengan mengeluarkan Surat Nomor : 0433/

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-36521854664349431682008-05-04T20:55:00.000-07:002008-05-04T20:57:33.771-07:00Penangkapan Polri atas 15 WNA Diprotes

(Sinar HarapanKamis, 10 April 2008) Jakarta-Lima belas warga negara asing yang berasal dari beberapa negara termasuk negara anggota ASEAN, Pakistan, India, Srilanka, dan Korea yang menggelar pawai budaya padi yang diadakan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) ditangkap oleh Polda Metro Jaya, Selasa (8/4), mendapatkan

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-53870190594208159162008-01-23T06:21:00.000-08:002008-01-23T06:35:43.898-08:00Mahkamah Rakyat Internasional

Para peserta sidang mahkamah pengadilan rakyat internasional.Hakim Mahkamah Pengadilan Rakyat Internasional membacakan putusan. Jika juridiksi negara tidak mampu mengambil tindakan hukum kepada siganta, maka jurdiksi rakyat akan mengambil tindakan hukum dengan jalan rakyat.Dari belahan bumi yang lain yaitu negara Brasil. Petaninya datang memberikan kesaksian atas kondisi yang mereka alami dari

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-28672298997880118582008-01-23T06:19:00.000-08:002008-01-23T06:20:28.677-08:00Sidang Kasus SMS Papua Dipaksakan

VHRmedia.com, Jakarta - Persidangan kasus dugaan melakukan penghasutan dengan terdakwa aktivis Iwangin Sabar Olif terlalu dipaksakan. Selain tersangka penyebarluasan pesan pendek (SMS) belum diidentifikasi, Iwangin juga didakwa melakukan pidana penghasutan yang dihubungkan dengan kerusuhan di Papua.Hal itu dikatakan Riando Tambunan, pengacara Komite Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-5492985613329230652007-11-04T19:12:00.000-08:002007-11-04T19:14:58.106-08:00Penangkapan Sabar

Siaran Pers BersamaIndonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua (ELSHAM Papua)Kembali Orang Papua ditangkap namun tidak ditahan di Tanah Papua, melainkan di Jakarta. Kasus terbaru adalah penahanan Iwangin Sabar Olif, SH alias Sabar (42 tahun mantan relawan Elsham Papua, pekerja di PT Korindo, dan aktivis di Lembaga Pendidikan Hukum dan Demokrasi)

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-80914121300426325632007-11-04T18:46:00.000-08:002007-11-04T19:08:59.644-08:00Sidang Pleno I Undang-Undang Penanaman Modal

Persidangan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Mahkamah Konstitusi memasuki tahap sidang Pleno I dengan agenda mendengarkan tanggapan pemerintah atas permohonan judicial review oleh pemohon I dari Tim Advokasi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme) yang dikoordinir oleh Ecoline Situmorang, S.H. (Ketua Komite Eksekutif

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-15427806679333486572007-09-27T01:31:00.000-07:002007-10-15T21:48:07.439-07:00Perempuan Pembela HAM Orang Papua

Keterangan Foto: Ecoline Situmorang atau Kak Coco, Ketua Komite Eksekutif IHCS bersama Dhona El Furqon, petugas kantor IHCS dalam aksi solidaritas untuk korban pelanggaran HAM Abepura, di mana Kak Coco sebagai satu-satunya pengacara para korban (mahasiswa dan keluarganya).Abepura adalah salah satu nama daerah di kota Jayapura provinsi Papua, yang menjadi saksi kasus pelanggaran ham berat di tahun

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2703460362129765115.post-23119994659034406532007-09-10T23:38:00.000-07:002007-09-27T01:28:56.332-07:00Tentang Awal Mulanya Sebuah Awalan

Bermula dari persekawanan diskusi di seputar isu reforma agraria dan right to food, security sector reform, industrial policy, perburuhan, dan right to work serta konflik dengan kekerasan bersenjata dan resolusi konflik. Juga persekawanan dalam jejaring advokasi di bidang konflik agraria dan konflik perburuhan, advokasi kebijakan khususnya di bidang judicial reform, dan pembelaan terhadap korban

Kantor Advokat HAM untuk Keadilan Sosialhttp://www.blogger.com/profile/02121421596370187544noreply@blogger.com0